Menhut Terbitkan Permen Baru tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak

MENTERI Kehutanan Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2012 lalu menerbitkan Peraturan Menteri No. P30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

Permen ini mengatur kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan pada  hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan  dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Peraturan ini juga mengatur kegiatan pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan atas hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Selain itu, Permen ini juga mengatur tentang Nota Angkutan, yaitu dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.

Setelah Permen ini diberlakukan mulai 20 Agustus 2012, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lebih lengkap, silakan unduh dan baca P.30 2012 Penataan Hasil Hutan Dari Hutan Hak.

Info KM – Komunitas Pengelola Hutan dan Persiapan REDD+

PADA tahun 2007, berbagai pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) telah menyepakati Bali Roadmap, yang mendorong para pelaku dari berbagai negara maju dan berkembang untuk segera melakukan mitigasi emisi karbon dari sektor kehutanan sebagai salah satu upaya menghadapi perubahan iklim. Para pembuat kebijakan, investor, sektor swasta, organisasi donor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merespon inisiatif ini dengan memelopori berbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mendorong adanya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di sejumlah negara berkembang, yang lebih dikenal dengan sebutan “REDD+”.

Saat ini REDD+ telah menjadi bagian penting perbincangan dalam proses kebijakan perubahan iklim global dan nasional. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan – terutama deforestasi. Ini membuat kebijakan dan implementasi REDD+ di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global.

Gagasan dasar REDD+ ialah agar negara berkembang dan kaya hutan memperoleh imbalan karena melestarikan hutan mereka. Ini melibatkan penetapan nilai karbon hutan yang akan memungkinkan konservasi hutan bersaing secara finansial dengan pemicu utama deforestasi, antara lain konversi pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan prasarana. Selain untuk penyimpanan karbon, REDD+ juga dapat memberikan manfaat tambahan yang penting, misalnya pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan dan perbaikan tata kelola hutan.

Info KM seri ke­4 ini mengulas tentang kesiapan, peraturan­kebijakan Kehutanan Masyarakat dalam upaya pencegahan (mitigasi) dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya yang sejalan dengan skema REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan penambahan cadangan karbon hutan di negara berkembang) serta tantangan dalam pelaksanaannya

Baca selengkapnya di Info KM Seri Komunitas Pengelola Hutan dan Persiapan REDD+.

http://issuu.com/fkkm/docs/info_brief_serie-4_final?mode=window&backgroundColor=%23222222

Info KM – Hutan Tanaman Rakyat

HUTAN Tanaman Rakyat (HTR) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selain untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, diluar Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Banyak pihak memandang kebijakan HTR ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Selain mengulas tentang kerangka kebijakan dan prosedur perizinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Info Brief ini juga mengungkapkan peran HTR dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksa­naannya. Info Brief ini diharapkan mampu menjadi jendela informasi bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh hak kelolanya dan sekaligus mendorong percepatan
pencapaian target pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Indonesia.

Baca selengkapnya di Info KM Seri Hutan Tanaman Rakyat.

Info KM – Hutan Desa

HUTAN Desa (HD) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Selain mengulas tentang kerangka kebijakan dan prosedur perizinan Hutan Desa
(HD), Info Brief ini juga mengungkapkan peran hutan desa dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan serta tantangan dalam pelaksanaannya. Info Brief ini diharapkan mampu menjadi jendela informasi bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh hak kelolanya dan sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pengembangan Hutan Desa di Indonesia.

Sila baca lebih lanjut di Info KM Seri Hutan Desa.

Info KM – Hutan Kemasyarakatan

HUTAN Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Selain mengulas tentang kerangka kebijakan dan prosedur perizinan Hutan
Kemasyarakatan (HKm), Info Brief ini juga mengungkapkan peran hutan kemasyarakatan dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan serta tantangan dalam pelaksanaannya.Info Brief ini diharapkan mampu menjadi jendela informasi bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh hak kelolanya dan sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia.

Sila baca selengkapnya Info KM Seri Hutan Kemasyarakatan.

Kongres I AWKMI; Deklarasi Semarang dan Rekomendasi Kongres

RATUSAN pelaku usaha dan wirausaha Kehutanan Masyarakat dari Sumatera hingga Papua mengikuti Kongres I Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia (AWKMI) yang digelar di Gedung Rimba Graha Perhutani, Semarang, selama 21-23 Juni 2012. Acara ini didukung oleh Multistakeholder Forest Program (MFP), Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan, UK Aid, Recoftc, IFC, dan sejumlah pihak lainnya.

Berikut pernyataan sikap para peserta kongres yang bertajuk “Deklarasi Semarang” dan Rekomendasi Kongres yang dibacakan saat penutupan Kongres, Sabtu 23 Juni 2012. Baca lebih lanjut

Mempersiapkan Komunitas Pengelola Hutan dalam REDD

Oleh: Andri Santosa

RED, dimana kemudian menjadi REDD dan REDD+, adalah mekanisme yang diajukan untuk mendapatkan insentif dari upaya penghindaran deforestrasi (dan degradasi) serta upaya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penyimpanan dan penyerapan karbon.  Konsep dasar REDD adalah negara, pemerintah, perusahaan, proyek atau pemilik hutan di negara Selatan harus diberi reward dari kegiatan penyelamatan hutan yang dilakukan oleh negara-negara Utara.  Emisi yang dikreditkan kemudian disertifikasi dan dijual di pasar internasional.

Komunitas Pengelola Hutan dan REDD di Indonesia

Dalam COP 16 di Cancun kesepakatan REDD+ lebih menekankan adanya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan keterlibatannya dalam setiap proses.  Di Indonesia, kebijakan transfer REDD+ telah dilakukan dalam berbagai kebijakan dan pengaturan institusi.  Walau pada satu sisi, ada persoalan besar tentang transfer kebijakan internasional karena terkait dengan sistem politik dan pemerintahan, ideologi, dan buruknya tata kelola hutan.

Kementrian Kehutanan menerbitkan Permenhut No. P30/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan (REDD).  Dalam kebijakan tersebut REDD didefinisikan sebagai semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau penurunan pengurangan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  Baca lebih lanjut