Segerakan… Kepastian dan Keadilan Tenurial Kehutanan untuk Masyarakat

Oleh: Andri Santosa SP.

Kehutanan Masyarakat & FKKM 2009-2011
Kehutanan masyarakat adalah cara pandang baru pengelolaan hutan dimana akses terhadap sumberdaya  hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dibuka, dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan (forest resource management system) serta sistem pengelolaan ekosistem hutan (forest ecosystem management system) diadopsi. Cara pandang ini adalah kritik dari cara pandang lama bahwa pengelolaan hutan harus dikelola oleh perusahaan besar yang berorientasi pada kayu (forest timber management system). Kritik yang disuarakan sejak tahun 1978 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan Dunia yang memiliki tema “Hutan untuk Rakyat”.

Setelah Kongres tersebut pengembangan konsep perhutanan sosial di Indonesia, yang merupakan cikal bakal dari konsep kehutanan masyarakat dimulai. Di kemudian hari dikenal PHBM, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, HTR, dan Kemitraan yang diadopsi dalam skema kebijakan kehutanan.

FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) didirikan pada tanggal 24 September 1997 sebagai wadah pertukaran informasi untuk isu kehutanan masyarakat dan kebijakan kehutanan di Indonesia.  Dalam kurun waktu 2009-2011 seiring dengan menguatnya isu perubahan iklim.  FKKM melakukan pembelajaran di delapan lokasi tentang isu kehutanan masyarakat dan perubahan iklim.  Walau demikian, FKKM tetap memberikan perhatian khusus tentang isu laten kehutanan di Indonesia: tenurial dan ruang kelola rakyat.

Membenahi Persoalan Terunial pada Kawasan Hutan

Kelompok masyarakat sipil menawarkan peta jalan untuk membenahi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan sebagai upaya mengakhiri konflik.

Oleh: Faiz Zaini, Mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

KONFLIK terunial kehutanan kian marak belakangan ini. Tak jarang, sengketa ini berlarut-larut dan menelan korban jiwa. Konflik tenurial ini hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Ironisnya, upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara komprehensif, terkoordinasi, multisektoral, dan berjangka panjang masih belum tampak.

Sebuah inisiatif datang dari kelompok masyarakat sipil untuk mendorong upaya penyelesaian konflik tenurial di Indonesia. Prakarsa ini dirangkum dalam buku berjudul Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial : Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia.

Hutan Masyarakat, Kisah dari Lapangan

BOGOR – Bagaimana membangun hutan desa? Apa saja proses yang mesti dilalui dalam pembangunan hutan adat? Bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan dalam mengurus perizinan?

Beberapa penulis dalam buku berjudul Kehutanan Masyarakat; Pengalaman dari Lapangan” berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam membangun hutan desa, hutan adat, dan hutan kemasyarakatan. Para penulis berasal dari daerah-daerah yang berbeda, seperti Aceh, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Masing-masing memiliki pengalaman yang unik.

Buku ini layak dibaca oleh penggiat hutan kemasyarakatan dan khalayak yang awam namun tertarik dengan skema hutan kemasyarakatan.

Lebih detil, sila baca di sini.

Buku Statuta FKKM

BOGOR – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menerbitkan buku statuta organisasi pada akhir Desember lalu. Buku ini memuat visi, misi, hingga tata laksana dan aturan organisasi FKKM yang dirumuskan Dewan Pengurus Nasional FKKM. Selain diperuntukan bagi anggota, pihak-pihak yang berminat dalam kehutanan masyarakat serta khalayak umum juga dapat membaca buku ini.

Lebih rinci, sila baca di sini.